Danai Perusahaan Batu Bara, Bank Jangan Langgar Asas Prudential Banking UU Perbankan

  • Share
Danai Perusahaan Batu Bara, Bank Jangan Langgar Asas Prudential Banking UU Perbankan

Generalvekalat.org – Studi dari lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), mencatat masih banyak perbankan yang memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.

Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan.

Informasi tersebut pun dibenarkan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif. Dia menyebut sebanyak enam bank RI ramai-ramai memberikan pendanaan untuk industri batu bara, bahkan jumlahnya mencapai Rp 89 triliun.

Pengucuran dana untuk pembiayaan perusahaan tambang batu bara disebut banyak terjadi di Sumatera Selatan hingga Kalimantan.

Baca Juga:
Keruk Batu Bara di Kaltim, Dana CSR Ratusan Miliar Larinya ke Perguruan Tinggi di Pulau Jawa, Hadi Mulyadi: Saya Kecewa!

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan perbankan seharusnya mengedepankan asas prudencial banking atau kehati-hatian karena yang dikelola adalah dana masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum di internal corporatenya.

“Pada dasarnya di dalam lembaga perbankan dikenal adanya asas prudencial banking dalam mengelola keuangan serta pembiayaan yang melibatkan bank. Jadi sikap bank harus sangat berhati-hati karena menyangkut dana nasabah,” ujarnya ditulis Jumat (13/5/2022).

Jika terpaksa harus membiayai, perbankan juga harus mendapatkan jaminan atau agunan dari para perusahaan pertambangan yang berniat meminjam dana. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka penegak hukum seperti KPK maupun Kejaksaan harus turun tangan.

“Bila hal ini dilanggar ketentuan dalam UU Perbankan mengenai prudencial banking ini ada dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, di mana ancaman pidananya minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun (penjara) dan denda maksimum Rp 100 milyar,” ujar Eva.

Sementara Pengamat Perbankan Deni Daruri mengatakan bahwa adanya petisi tersebut agar perbankan menyusun strategi pembiayaan dari black ke green.

Baca Juga:
Penyaluran Kredit ke Pertambangan Dianggap Menyimpang, Pushep: Perbankan Bersikap Bijak

“Petisi tersebut bertujuan baik. Perbankan pun seharusnya menyusun roadmap dan strategi peralihan pembiayaan dari black ke green, untuk memudahkan dan memitigasi berbagai resiko kedepan,” kata Deni.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS



#Danai #Perusahaan #Batu #Bara #Bank #Jangan #Langgar #Asas #Prudential #Banking #Perbankan

Sumber : www.suara.com

  • Share